Tata Kelola Keuangan Desa yang Berperspektif Gender

  • PDF
  • Print
  • E-mail

Otonomi desa, sebuah pengantar

Pengertian Desa telah didefiniskan dalam Peraturan Pemerintah No.72/2005 sebagai “kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan RI”. Pengertian ini bermakna bahwa sesungguhnya desa memiliki kewenangan dan hak mengurus wilayahnya sesuai dengan aspirasi, kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat yang tinggal dalam wilayah ini. Kewenangan yang dimiliki oleh desa inilah akan menentukan posisi dan peran sebuah pembangunan dalam mewujudkan otonomi desa.


Pembaharuan desa telah menjadi sebuah harapan baru bagi masyarakat desa menuju masa depan yang lebih baik. Hal ini karena terbentuknya pemerintahan desa yang demokratis dan otonom dapat mendorong terwujudnya pemerintahan yang dekat dengan masyarakatnya dan menjalankan fungsi penting di dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dan memberikan pelayanan publik. Keberagaman kondisi desa yang ada di Indonesia mendorong upaya ini lebih dipercepat. Bahkan sangat dibutuhkan adanya partisipasi masyarakat untuk membangun demokrasi di tingkat desa serta diakui dan diberikannya otonomi bagi desa berupa pelimpahan kewenangan-kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan desa dan masyarakatnya.

Telah lama diketahui bahwa pembangunan di desa jauh ketinggalan dari pada di perkotaan. Padahal pembangunan sendiri didefiniskan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejehateraan msyarakatnya. Sejahtera berarti terbebas dari kekurangan dan keterbatasan serta jauh dari kondisi miskin. Merupakan tugas dari negara yang dilakukan oleh pemerintah dari tingkat pusat hingga desa untuk memenuhi hak-hak masyarakatnya. Hak-hak masyarakat ini merupakan kebutuhan dasar manusia tanpa terkecuali, tanpa boleh membedakan antara orang kaya dan miskin, laki-laki atau perempuan, agama apapun, suku/ras dan sebagainya. Hak dasar ini meliputi bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan dan sumberdaya alam, pangan, sanitasi dan air bersih, pekerjaan, perumahan, tanah, rasa aman dan partisipasi.

Otonomi desa dimaksudkan agar upaya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan desa menjadi lebih cepat terwujud melalui pemberian kewenangan desa untuk menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya. Hal ini sulit diwujudkan apabila pembangunan desa ditentukan oleh elit desa atau bahkan dirancang secara sentralistik seperti masa lalu. Pembangunan sebuah desa dirancang dengan proses penyusunan RPJMD yang disusun selama 5 tahun. Idealnya proses penyusunan RPJMD lewat Musrenbangdes yang dilakukan dengan melibatkan seluruh masyarakat desa. Musrenbang desa bukan sekedar kegiatan rutin mengisi formulir daftar usulan kegiatan saja, namun sebagai forum dialog menentukan arah dan kebijakan pembangunan desa yang dicita-citakan. Musrenbang desa mengacu pada konsep perencanaan dan pengganggaran partisipatif. Hal ini bermakna bahwa perencanaan dan penganggaran merupakan sebuah proses yang memungkin keterlibatan warga desa seluas-luasnya. Perencanaan desa membutuhkan penganggaran, karena bila tidak mempunyai sumber dana yang memadai, desa sulit menjalan rencana kerja tersebut. Sumber dana desa bisa berasal dari sumber pendapatan asli desa seperti hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, dsb, namun juga ADD (alokasi dana desa). ADD hanyalah salah satu sumber pendapatan desa. Namun ADD merupakan hak keuangan desa. Sumber-sumber pendapatan desa yang lain adalah, juga bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta dari hibah dari pihak ketiga yang tidak mengikat .

Sampai saat ini, pembangunan desa masih dihadapkan banyak kendala yang salah satunya karena terbatasnya sumber daya keuangan baik yang berasal dari desa dan dari luar. Pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten pada dasarnya telah memiliki komitmen untuk mengotonomikan desa. Namun secara operasional nampaknya pemerintah kabupaten masih ‘setengah hati’ merespons implementasi terutama kewenangan pengelolaan keuangan desa. Ada kesan dengan menyerahkan pengelolaan sejumlah urusan pemerintahan kabupaten ke desa maka kabupaten hanya akan kehilangan kewenangan dan pendapatan. Karena nyatanya memang banyak desa yang kaya akan sumber daya alam memberikan pendapatan yang besar terhadap keuangan kabupaten. Namun desa-desa yang kaya akan sumber daya alam ini tetap saja miskin dan tertinggal. Kondisi ini diperparah ketika ada pembangunan yang mengatasnamakan desa dan dilakukan di wilayah desa, seringkali pemerintah desa dan masyarakatnya jauh dari urusan mengelola. Mereka hanya menjadi penonton proses-proses itu terjadi tanpa pernah didengar suaranya. Kondisi yang seperti ini sudah selayakny mulai ditinggalkan, karena dengan memberikan otonomi desa dan menyerahkan sebagian besr kewenangan termasuk dalam mengelola keuangannya, desa akan lebih berdaya. Desa akan mengalokasikan sumberdaya yang mereka miliki lebih dari yang selama ini terjadi karena masyarakat akan lebih bertanggungjawab ketika diberi kepercayaan penuh.

Pembangunan & penganggaran yang Pro Gender

Sebuah pembangunan dikatakan berhasil ketika tidak ada satu kelompok masyarakat dirugikan atau tidak mendapatkan manfaat darinya. Kritik terhadap pembanguan selama ini adalah lebih menguntungkan pihak laki-laki dibandingkan perempuan dan bahkan kelompok marginal (orang miskin, buruh, anak dan difabel). Hal ini karena seringkali sejak penyusunan rencana pembangunan, membuat penganggaran hingga melakukannya mereka jarang dilibatkan. Dalam berbagai proses musrenbangdes maupun forum publik, keterwakilan perempuan dan kelompok marginal selalu sangat minim. Keterwakilan mereka diganti oleh kelompok elit dan laki-laki. Sehingga seringkali kebutuhannya tidak terakomodir dalam sebuah perencanaan dan penganggarannya. Budaya masyarakat seringkali menempatkan perempuan lebih banyak mengurus urusan domestik (rumah tangga) saja atau urusan yang terkait dengan keluarganya. Perempuan seringkali ditempatkan bukan pada hal-hal yang besar misalnya membangun desanya. Padahal ketika desa gagal membuat sebuah pembangunan yang baik, maka perempuan dan kelompok marginal inilah yang menerima dampak lebih berat dibandingkan laki-laki.

Pembangunan (termasuk penganggaran) dikatakan berperspektif gender harus memperhatikan beberapa aspek berikut :

(1).Waktu kegiatan. Hal ini sangat penting bagi perempuan mengingat seringkali beban dan tanggungjawab perempuan dirumah tangga sangat besar. Hasil analisis waktu kerja perempuan domestik pada umumnya dari pagi hingga larut malam hampir tidak ada waktu longgar. Inilah yang menjadi kendala ketika perempuan mempunyai ide atau gagasan untuk pembangunan desanya, dia sulit melakukan karena sibuk urusan rumah tangganya. Belum lagi banyak pandangan dimasyarakat yang mengatakan perempuan yang sering keluar rumah (apalagi malam hari) mendapatkan citra buruk. Padahal seringkali banyak pertemuan desa dilakukan pada malam hari. Perempuan bisa mengatur urusan ini apabila mendapatkan dukungan dan bantuan dari keluarganya terutama suaminya dalam mengurus urusan rumah tangganya. Maka untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam urusan pembangunan, harus ada upaya kerjasama dengan keluarga/suami.

(2). Akses dan kontrol perempuan atas sumber daya. Banyak perempuan ketika terlibat dalam urusan publik dia terkendala dengan sarana dan prasarana bahkan termasuk akses dan kontrol terhadap sumber daya. Dalam dokumen RPJMD ataupun APBD, urusan yang menyangkut urusan perempuan dan kaum marginal hanya mendapatkan porsi sangat kecil. Bahkan seringkali urusan anak (kesehatan, pendidikan dll) dititipkan/diselipkan dalam alokasi dana PKK. Banyak desa alokasi pembangunan dan kesejahteraan bagi perempuan dan anak identik dengan PKK. Ini menunjukkan bahwa urusan anak, urusan perempuan tidak menjadi prioritas pembangunan desa. Contoh lain adalah dalam menyediakan akses terhadap ketrampilan dan pengetahuan . Dengan pengetahuan dan ketrampilan yang tinggi diharapkan perempuan mampu bersaing serta akan mendapatkan, pekerjaan yang lebih baik dan penghasilan yang lebih tinggi. Selain itu agar meningkatkan status perempuan terhadap laki-laki. Dengan mendorong akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi, strategi ’income generating’ dan strategi pengentasan kemiskinan juga meningkatkan status perempuan.

Pengalokasian dana secara khusus bagi kelompok perempuan dan marginal seringkali juga diperlukan ketika memang ada kondisi dimana ketertinggalan mereka sangat menonjol dan ada upaya khusus untuk perbaikan ketrampilan, pengetahuan serta untuk mendongkrak kesejahteraannya.

(3). Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Partisipasi dalam sebuah proses pembangunan merupakan sebuah kewajiban semua warga negara. Maka sudah sepantasnya setiap warga termasuk perempuan dan kelompok marginal (termasuk anak-anak) harus mendapatkan ruang dan kesempatan mengungkapkan aspirasinya, hadir dan ikut mengambil keputusan. Partisipasi harus dimaknai ikut mengambil keputusan. Kehadiran perempuan dalam sebuah forum publik desa tidaklah berarti kalau suara dan pendapatnya tidak didengarkan. Mereka yang biasanya hanya pasif dalam proses diskusi bukan berarti tidak punya pendapat, namun dibutuhkan proses yang dinamis agar perempuan dan kelompok marginal dapat menyuarakan kepentingannya.

(4). Lokasi kegiatan. Walaupun saat ini transportasi semakin mudah dijangkau, namun banyak perempuan terkendala dengan lokasi sebuah kegiatan desa atau pembangunannya terutama diluar Jawa. Banyak alat transportasi dan sarananya yang tidak ramah pada perempuan dan kelompok marginal. Hal ini masih ditunjang ketrampilan menggunakan sarana tersebut terbatas serta waktu perempuan meninggalkan urusan domestik sangat terbatas.

(5). Desain pembangunan. Sebuah pembangunan terutama yang menyangkut infrastruktur seringkali melupakan urusan perempuan dan kelompok marginal. Beberapa kasus pembangunan infrastruktur telah menghasilkan pembelajaran yang baik ketika penyusunannya dilakukan bersama mereka. Contoh pembangunan sanitasi air yang dekat dengan rumah dan mengadopsi nilai-nilai yang dipercaya masyarakat tentunya akan lebih berhasil dan berkelanjutan dibanding bil dibuat asal-asalan. Perempuan lebih menyukai pembangunan kran air dekat dengan dapur mereka karena memperpendek jarak pengambilan airnya. Atau kalau ada pembangunan jamban, banyak perempuan lebih menyukai tempat tertutup, karena mereka seringkali malu.

Berikut beberapa contoh program desa yang berperspektif gender (perencanaan dan penganggaran) :

  • Program pelayanan kesehatan untuk ibu hamil dan anak balita yang beroperasi sesuai dengan waktu yang dimiliki perempuan yang dilayani dilokasi setempat, bukan hanya disesuaikan dengan waktu dari tenaga medis (jam kerja). Hal ini yang perlu dipertimbangkan antara lain tanggung jawab domestik dan aktivitas ekonomi perempuan (contohnya sebagai petani,buruh atau pedagang)
  • Program keluarga berencana yang mendorong partisipasi aktif laki-laki sebagai peserta. Kegiatan ini akan berhasil apabila juga ditunjang kesadaran penggunaan alat kontrasepsi bagi laki-laki. Urusan mengatur jumlah anak dan kesehatan reproduksi perempuan dapat dilakukan bersama laki-laki (suami). Kegiatan-kegiatan penyadaran yang semula hanya diberikan kepada perempuan mulai sebagian diberikan kepada laki-laki.
  • Program penyediaan air bersih di daerah pedesaan yang berkonsultasi kepada perempuan terkait lokasi dan jenis fasilitas yang disediakan dan melatih perempuan (sebagai penguna utama air) agar dapat merawat dan memperbaiki peralatan seperti pompa air.
  • Program pembangunan sanitasi rumah yang berkonsultasi kepada perempuan untuk mengetahui kebutuhan prioritas mereka yang akan dijadikan masukan dalam pembuatan desainnya (misalnya jenis dan lokasi dari fasilitas mencuci dan memasak yang memberikan kemudahan bagi perempuan untuk mengawasi anak-anak pada saat mengerjakan pekerjaan rumah), keamanan (untuk anak-anak muda)dan keselamatan, akses (jalur yang landai dan bukan tangga yang tinggi) dan sebagainya.
  • Program pelatihan kerja yang menyediakan perempuan training dan akses untuk mendapatkan pekerjaan di area non tradisional (sektor yang biasanya tidak dimasuki perempuan). Training dengan waktu dan lokasi yang memungkinkan bagi perempuan yang memiliki anak dapat ikut berpartisipasi, tersedia fasilitas toilet (sesuatu yang penting namun sering terabaikan).
  • Program pelatihan dan transfer teknologi yang ramah lingkungan dan menyediakan perempuan teknologi tinggi dan mempertimbangkan perempuan ketika seleksi kandidat pada saat pelatihan untuk posisi supervisor. Tehnlogi ramah lingkungan perlu diperhatikan mengingat aspek reproduksi perempuan yang sangat rentan. Peran reproduksi perempuan dari hamil, melahirkan dan menyusui rentan terhadap bahan kimia.
  • Program pembangunan dan pelayanan publik yang mengakui adanya keluarga dengan kepala keluarga perempuan (keluarga janda) dan ada pula keluarga yang dikepalai oleh laki-laki namun ditinggal dalam waktu yang relatif lama (misalnya pelaut, bekerja di kota) dan hal ini menjadi pertimbangan dalam memberikan pelayanan publik.
  • Program penanggulangan bencana yang membiasakan distribusi bantuan berdasarkan peran gender perempuan. Sebagai contoh, di dalam menyediakan bantuan makanan dan kredit langsung kepada perempuan yang memiliki tanggungjawab terhadap penyediaan makanan keluarga, dibandingkan kepada laki-laki.

Penutup

Pentingnya keterlibatan perempuan dalam pembangunan termasuk penganggarannya akan menentukan kesejahteraan masyarakat desanya. Anggaran yang berpihak pada perempuan dan kelompok marginal dapat diartikan adanya alokasi dana yang cukup bagi mereka. Selain itu pelibatan mereka dalam keseluruhan proses pembangunan desa dari penggalian ide, gagasan atau aspirasi mereka hingga menjalankan dan menilai hasil dan dampaknya menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi. Pembangunan tersebut akan berhasil ketika terjadi perubahan nilai-nilai dimasyarakat untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan bagi semua kelompok masyarakat khususnya bagi perempuan dan kelompok marginal.

Oleh Rossana Dewi R

FPPD – Gita Pertiwi